Regulasi Investasi

Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) Tingkat Daerah

No. 21 Tahun 2026

Mengintegrasikan OSS-RBA pemerintah pusat dengan layanan DPMPTSP Malinau. Target SLA 14 hari kerja untuk izin lengkap.

Petunjuk Teknis Pengajuan Tax Allowance Investasi

No. 18 Tahun 2026

Mengatur prosedur, dokumen, dan tenggat waktu pengajuan tax allowance per kuartal untuk investor yang memenuhi syarat Perda 3/2026.

Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Malinau

No. 3 Tahun 2026

Mengatur skema tax allowance hingga 30%, pembebasan retribusi IMB, dan fasilitasi perizinan single-window untuk investasi di sektor prioritas RPJMD.

Penetapan Kluster Industri Malinau Utara Seluas 250 Hektare

No. 188.45/412/HK-2025

Menetapkan kawasan industri 250 ha di Kecamatan Malinau Utara untuk hilirisasi sawit, biodiesel, dan turunan oleochemical. Tersedia akses jalan, PLN 20 MVA, dan pelabuhan sungai.

Tata Cara Pemanfaatan Lahan APL untuk Investasi Skala Menengah-Besar

No. 07 Tahun 2025

Mengatur prosedur pengajuan pemanfaatan Area Penggunaan Lain (APL) untuk investasi perkebunan, peternakan, dan industri pengolahan.

Penetapan Kawasan Budidaya Minapolitan dan Kampung Nila

No. 188.45/325/HK-2025

Menetapkan dua kawasan budidaya prioritas: Minapolitan (163 RT pembudidaya) dan Kampung Nila Malinau Kota (73 RT pembudidaya) sebagai zona investasi perikanan budidaya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029

No. 12 Tahun 2025

RPJMD periode 2025-2029 yang menetapkan 6 sektor unggulan investasi: perikanan budidaya, perkebunan, pariwisata, hasil hutan, hilirisasi, dan perdagangan lintas batas.

Petunjuk Teknis Penerbitan IMB Kawasan Wisata Kayan Mentarang

No. Juknis-DPMPTSP-2024

Petunjuk khusus IMB di kawasan penyangga Taman Nasional Kayan Mentarang - harus tunduk pada SOP konservasi dan AMDAL/UKL-UPL.

Fasilitasi Perdagangan Lintas Batas Indonesia-Malaysia

No. 32 Tahun 2024

Petunjuk teknis pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk komoditas Malinau ke Sabah dan Sarawak. Mencakup daftar HS Code, dokumen wajib, dan skema bebas bea.

Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Dayak

No. 9 Tahun 2024

Mengatur skema kemitraan investor pariwisata dengan masyarakat adat Dayak: bagi hasil, perlindungan situs budaya, dan standar homestay terverifikasi.

Pemberian Insentif Investasi (Versi Lama - Diubah oleh Perda 3/2026)

No. 2 Tahun 2023

Perda insentif versi lama. Diubah oleh Perda 3 Tahun 2026 yang memperluas cakupan tax allowance dan menambah sektor prioritas.

Standar Operasional Sertifikasi Bibit Kopi Arabica Lokal

No. Juknis-Disbun-2022

SOP sertifikasi bibit kopi arabica Malinau supaya layak ekspor & sesuai standar specialty coffee. Diterbitkan Dinas Perkebunan.

Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk Investasi UMKM

No. 14 Tahun 2022

Mengatur skema pemanfaatan HHBK (madu, rotan, gaharu) oleh kelompok masyarakat dan investor UMKM. Termasuk persyaratan FPIC dengan masyarakat adat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau 2020-2040

No. 5 Tahun 2020

RTRW yang sedang berlaku. Akan diperbarui melalui RTRW 2026-2046 yang sedang dalam tahap konsultasi publik.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dicabut oleh Perbup 21/2026)

No. 3 Tahun 2018

Perbup IMB versi lama. Dicabut menyusul integrasi OSS-RBA dan penghapusan IMB di tingkat daerah sesuai UU Cipta Kerja.